Universal Health Coverage (UHC), tetap menjadi tantangan bagi banyak negara di seluruh dunia dan karenanya menjadi tema untuk hari kesehatan dunia 2018.
Mencapai UHC juga merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang menetapkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Saat ini, setengah dari populasi dunia tidak memiliki akses ke layanan kesehatan esensial.
Program cakupan kesehatan Indonesia, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dikelola oleh BPJS Kesehatan (Badan Layanan Kesehatan dan Jaminan Sosial). Dengan keanggotaan yang terdiri dari 195,2 juta orang. Program ini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Selain itu, ada Kartu Kesehatan Indonesia (KIS), sebuah program tambahan yang menyediakan cakupan lebih luas dan telah didistribusikan kepada 92,4 juta pemegang JKN.
Meskipun JKN adalah program cakupan kesehatan dan BPJS adalah agensi, istilah BPJS secara longgar digunakan untuk merujuk pada program. Mengingat cakupannya yang luas, sebagian besar di antara kelas menengah ke bawah, BPJS telah menghadapi beberapa masalah dalam operasinya.
Dari defisit terus-menerus hingga diskriminasi yang dihadapi pasien di bawah skema BPJS, Indonesia masih berjuang untuk menyediakan perawatan kesehatan untuk semua. Pemerintah telah menargetkan bahwa semua orang Indonesia akan memiliki keanggotaan BPJS pada tahun 2019.
Lalu, Siapakah yang Menanggung Seluruh Biaya BPJS Kesehatan Itu?
Anggota berpenghasilan rendah adalah penerima subsidi yang premiumnya dibayar penuh oleh pemerintah. Untuk pekerja yang dipekerjakan secara pribadi, premi dibagi oleh pemberi kerja dan karyawan. Pekerja independen dan non-pekerja harus membayar premi sendiri. Sejak didirikan pada 2014, BPJS telah menderita defisit serius: Rp3,3 triliun pada 2014, Rp6 triliun pada 2015, Rp 9,7 triliun pada 2016, dan Rp9 triliun pada 2017.
Defisit BPJS Kesehatan selalu ditutupi oleh dana negara, mengingat UU No. 24/2011 menetapkan bahwa pendapatan badan tersebut harus berasal dari premi asuransi dan bantuan pemerintah. Pemerintah telah mengucurkan dana Rp 18,84 triliun antara 2013 dan 2016 untuk mendukung lembaga tersebut. [***]